Kita memang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan secara formal belum tentu membuat seseorang merasa bebas secara sosial. Ketakutan akan penolakan, penghakiman, dan konsekuensi sosial membuat banyak orang memilih diam.
Karena itu, persoalan kemerdekaan berpendapat bukan hanya tentang boleh atau tidak boleh berbicara, tetapi juga tentang apakah masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman untuk berbeda pendapat? Seorang mahasiswa sedang mengikuti diskusi kelas. Ia sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda dari teman-temannya. Tangannya sempat terangkat, tetapi kemudian diturunkan.
Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, melainkan karena takut dianggap jawabannya kurang tepat. Bukankah kita hidup di negara yang menjamin kebebasan berpendapat? Lalu mengapa untuk sekadar menyampaikan pendapat di ruang kelas saja seseorang masih bisa merasa takut? Barangkali persoalannya bukan lagi tentang ada atau tidaknya ruang untuk berbicara. Ruang itu sebenarnya tersedia, tetapi yang menjadi persoalan apakah kita merasa cukup aman untuk menggunakannya? Ketakutan semacam ini mungkin terlihat sederhana.
Namun, jika terjadi berulang kali, ia dapat membentuk kebiasaan untuk selalu mengikuti suara mayoritas. Kita belajar bahwa diam lebih aman daripada berbeda. Kita mulai mengukur pendapat bukan berdasarkan alasan dan kebenarannya, melainkan berdasarkan kemungkinan bagaimana orang lain akan menerimanya.
Fenomena tersebut semakin mudah ditemukan di media sosial. Platform digital memang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menyampaikan gagasan kepada khalayak luas. Seseorang dapat menulis, mengunggah video atau menyampaikan kritik hanya dalam hitungan detik.
Di satu sisi, kondisi ini menjadi bentuk kemajuan dalam berekspresi. Namun di sisi lain, ruang yang terbuka tersebut juga memberikan konsekuensi baru seperti komentar negatif, perundungan digital, pelabelan, hingga penghakiman massal. Salah satu contohnya dapat dilihat dari respons terhadap unggahan Jerome Polin ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai suatu persoalan.
Alih-alih hanya memperdebatkan isi pendapatnya, sebagian respons justru mengarah pada penilaian terhadap pribadi dan motif di balik pernyataannya. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat tersebut, situasi semacam ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi ruang yang nyaman untuk berbeda pandangan. Persoalannya kemudian bukan tentang siapa yang harus dibela.
Jerome tentu memiliki kemungkinan untuk keliru terhadap pemahaman istilah hukum, dan warganet memiliki hak untuk mengkritik. Namun, kritik terhadap sebuah gagasan seharusnya tidak otomatis berubah menjadi serangan terhadap orang yang menyampaikannya. Sebab, ketika seseorang melihat bahwa perbedaan pendapat dapat berujung pada hujatan dan pelabelan, bukan tidak mungkin ia memilih diam pada kesempatan berikutnya.
(Sumber: Instagram @jeromepolin)
Kondisi ini menyebabkan sebagian orang memilih melakukan penyaringan terhadap dirinya sendiri sebelum berbicara. Mereka bertanya terlebih dahulu: apakah pendapat ini akan disukai? Apakah ada yang akan tersinggung? Apakah saya akan dianggap aneh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya membuat seseorang lebih sibuk memikirkan reaksi orang lain daripada menyampaikan gagasannya.
Di sinilah kita perlu membedakan antara kebebasan berpendapat secara formal dan kebebasan berpendapat secara sosial. Secara formal, seseorang dapat memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Namun, kebebasan tersebut belum sepenuhnya bermakna apabila lingkungan sosial membuat seseorang merasa bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang harus ditakuti.
Tentu, kebebasan berpendapat tidak berarti seseorang dapat mengatakan apa saja tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kritik tidak sama dengan penghinaan, perbedaan perbedaan tidak sama dengan permusuhan, dan kebebasan berekspresi tetap membutuhkan tanggung jawab. Seseorang tidak dapat menggunakan alasan bebas berpendapat untuk membenarkan fitnah, ancaman, atau serangan terhadap pribadi.
Persoalan lain muncul ketika ketidaksetujuan mulai dianggap sebagai alasan untuk membungkam. Kita sering menginginkan kebebasan berbicara ketika pendapat yang disampaikan sesuai dengan pandangan kita. Sebaliknya, ketika pendapat tersebut berbeda, kita justru mudah melabeli, mengejek, atau menyerang orang yang menyampaikan.
Baca juga: Petugas Kedua di Basement Perpustakaan
Padahal, kemerdekaan berpendapat justru diuji ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak ingin kita dengar. Masyarakat yang benar-benar menghargai kebebasan bukanlah masyarakat yang membuat semua orang memiliki pendapat yang sama. Sebaliknya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu menampung perbedaan tanpa menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk merendahkan satu sama lain.
Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan paling dekat. Dalam organisasi misalnya, seseorang perlu diberi kesempatan untuk salah tanpa langsung dipermalukan. Kritik seharusnya tidak otomatis dianggap sebagai bentuk pembungkaman.
Begitu juga dengan pertemanan, perbedaan pilihan tidak semestinya menjadi alasan untuk memusuhi. Kita juga perlu belajar bahwa mendengar adalah bagian dari kemerdekaan itu sendiri. Kebebasan berpendapat tidak hanya memberikan hak kepada kita untuk berbicara, tetapi juga menuntut kedewasaan untuk mendengarkan ketika orang lain mengatakan sesuatu yang berbeda.
Pada akhirnya, mungkin persoalan terbesar bukan tentang kemerdekaan berpendapat hari ini bukan sekadar pertanyaan “Bolehkah kita berbicara?” Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita sudah menciptakan lingkungan yang membuat orang lain merasa aman untuk berbicara. Sebab kemerdekaan tidak seharusnya berhenti ketika seseorang diberi kesempatan untuk membuka suara. Kemerdekaan juga berarti ketika ia mengatakan “Saya berbeda pendapat” tanpa harus takut kehilangan hak untuk dihargai sebagai manusia.
Editor: Mima
Thumbnail:
Tentang Penulis
