Gempa memang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi penderitaan yang dialami masyarakat tidak sepenuhnya dianggap sebagai konsekuensi alam. Ketimpangan akses, infrastruktur, dan penanganan menunjukkan bahwa dampak bencana juga ditentukan oleh seberapa hadir negara, dan seberapa kuat solidaritas masyarakat.
Malam itu, lilin-lilin dinyalakan. Doa dipanjatkan dari empat agama: Katolik, Islam, Kristen, dan Hindu sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana. Namun, di balik nyala lilin dan doa yang dipanjatkan, terdapat kenyataan yang jauh lebih rumit.
Bagi mereka yang berada di wilayah pulau yang kecil, seperti Flores, gempa tidak kunjung berhenti hingga 8.000 kali lamanya. Setelah guncangan berlalu, masyarakat masih harus menghadapi kebutuhan makanan, akses listrik, sulitnya mobilitas, hingga trauma yang mungkin tidak terlihat.
Cerita para mahasiswa perwakilan asal NTT dalam diskusi malam itu memperlihatkan kondisi wilayah Flores, kabupaten Manggarai, dan beberapa wilayah lainnya masih sulit dijangkau karena akses menuju lokasi tidak mudah. Bantuan yang seharusnya menjadi kebutuhan mendesak tidak selalu dapat tiba dengan cepat.
Bahkan, banyak masyarakat terpaksa mengambil tanaman ubi yang habis terbakar demi memenuhi kebutuhan makanan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bencana tidak hanya menghasilkan kerusakan secara fisik saja.
Ia juga memperlihatkan siapa yang memiliki akses lebih cepat terhadap pertolongan dan siapa yang harus menunggu lebih lama. Di sinilah persoalan ketimpangan menjadi penting untuk dibicarakan.
Baca juga: Bayangan Hitam di Balik Lemari
Bencana mungkin tidak mengenal batas wilayah, tetapi akses terhadap bantuan tidak selalu demikian. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur dan akses transportasi yang lebih baik memiliki peluang untuk memperoleh bantuan lebih cepat.
Sebaliknya, mereka yang berada di wilayah terpencil dapat menghadapi tantangan berlapis hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kondisi geografis memang tidak dapat diubah.
NTT terdiri atas wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang membuat distribusi bantuan menjadi tantangan tersendiri. Namun, justru karena kondisi tersebut telah diketahui, kesiapan seharusnya menjadi bagian penting dari penanganan bencana.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar, “Mengapa gempa terjadi?” tetapi, “Mengapa masyarakat masih begitu rentan ketika bencana terjadi?” Gempa tidak dapat dihentikan. Namun, jalur distribusi bantuan dapat dipersiapkan. Logistik dapat ditempatkan lebih dekat dengan wilayah rawan.
Sistem komunikasi dapat diperkuat. Infrastruktur dapat dibangun dengan mempertimbangkan risiko bencana. Masyarakat juga dapat dibekali pengetahuan mitigasi dan evakuasi. Namun, realitas di Flores menunjukkan bahwa kesiapan tersebut masih menghadapi tantangan besar.
Dilansir dari laman komdigi.go.id setelah gempa Magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, gangguan tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga pada infrastruktur dasar. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 200 site Base Transceiver Station (BTS) di 10 Kabupaten/kota di NTT mengalami gangguan, yang menunjukkan bahwa komunikasi sebagai salah satu penunjang kebutuhan penting dalam situasi darurat pun dapat ikut terputus.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bencana di NTT tidak berhenti pada seberapa besar kekuatan gempa, tetapi juga pada seberapa jauh masyarakat dapat mengakses bantuan ketika keadaan darurat sedang terjadi. Ketika komunikasi terputus dan akses menuju wilayah terdampak sangat sulit dijangkau, masyarakat yang berada di daerah terpencil berada dalam posisi yang lebih rentan.
Di sinilah kehadiran pemerintah yang menjadi penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses yang memadai ketika bencana datang. Kesiapsiagaan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat bantuan dikirim setelah bencana, tetapi juga dari seberapa baik sistem telah dipersiapkan sebelumnya.
Sebab, masyarakat di wilayah rawan bencana tidak semestinya terus-menerus berada dalam posisi menunggu bantuan datang, menunggu listrik kembali menyala, menunggu akses terbuka, atau bahkan menunggu keadaan kembali seperti semula. Bagi mereka, pemulihan bukan sekadar persoalan membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga mengembalikan rasa aman dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Di tengah keterbatasan saat ini, solidaritas masyarakat tetap menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Doa lintas agama, lilin yang dinyalakan, serta keterlibatan para mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian masih memiliki tempat di tengah bencana yang masih melanda NTT.
Solidaritas menjadi pengingat bahwa korban tidak sepenuhnya menghadapi situasi sulit sendirian. Namun, solidaritas juga tidak seharusnya menjadi pengganti tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Masyarakat dapat mengirim bantuan, relawan dapat turun ke lapangan, dan doa dapat terus dipanjatkan. Namun, memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan perlindungan yang layak tetap menjadi tanggung jawab negara. Bencana yang terjadi di NTT juga seharusnya menjadi ruang untuk mengevaluasi, bukan sekadar ruang untuk berduka.
Setiap bencana yang terjadi semestinya memberikan pelajaran mengenai apa yang belum siap, wilayah mana yang masih sulit untuk dijangkau, dan kelompok masyarakat mana yang paling rentan. Tanpa evaluasi, kita hanya akan mengulang pola yang sama: bencana datang, bantuan dikirim, perhatian publik menguat, kemudian perlahan hilang.
Melihat kembali simbol lilin yang menyala dalam diskusi malam itu, mungkin hanya beberapa saat. Namun, makna di baliknya seharusnya bertahan lebih lama, bahwa masyarakat NTT tidak hanya membutuhkan doa ketika bencana datang, tetapi juga sistem yang mampu memastikan mereka tetap terlindungi setelah guncangan terakhir. Sebab, usai guncangan yang dahsyat, pertanyaan terpenting bukan hanya seberapa besar kerusakan yang terjadi, melainkan siapa yang sudah terjangkau dan siapa yang masih menunggu untuk mendapatkan bantuan.
Editor: Olivya Permata Agustina
Thumbnail: Dokumentasi penyelenggara















